Bulungan, KabarKaltara – Dalam upaya memperkuat keamanan data dan meningkatkan keandalan layanan pemerintahan berbasis digital, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan menggelar rapat daring membahas pelaksanaan audit terhadap empat aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulungan.
Audit tersebut dilakukan melalui Vulnerability Assessment dan Penetration Testing (VAPT) untuk menilai sejauh mana keamanan sistem dari potensi kerentanan dan ancaman siber.
Kepala DKIP Bulungan, Hj. Andriana, mengatakan langkah ini merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang aman, transparan, dan terpercaya.
“Keamanan data dan aplikasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam era digital. Melalui audit ini, kami ingin memastikan sistem pemerintahan daerah terlindungi dari potensi serangan dan kebocoran informasi,” ujar Andriana.
Ia menjelaskan, hasil audit nantinya akan menjadi dasar dalam memperkuat kebijakan dan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemkab Bulungan.
Selain itu, evaluasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik.
“Temuan dari audit ini akan kita jadikan acuan untuk memperbaiki serta meningkatkan sistem agar layanan digital pemerintah semakin efisien, handal, dan dipercaya masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andriana menegaskan bahwa transformasi digital yang tengah berjalan harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia di setiap perangkat daerah.
“Melalui audit keamanan ini, kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah lebih siap menghadapi tantangan dan ancaman siber, serta membangun sistem digital yang tangguh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
