Bulungan, KabarKaltara – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mewujudkan pendidikan inklusif dan tanpa diskriminasi masih dihadapkan pada tantangan besar, keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah pedalaman.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan bahwa meski pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas, kendala infrastruktur digital menjadi salah satu penghambat utama dalam pemerataan layanan pendidikan.
“Kami memiliki satu komitmen, memastikan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Bulungan tanpa perbedaan dan diskriminasi,” ujar Syarwani, Rabu (4/11/2025).
Ia menyebut, saat ini masih terdapat tiga kecamatan di Bulungan yang tergolong blank spot, atau wilayah tanpa sinyal internet yang memadai.
Kondisi tersebut menyulitkan pelaksanaan program pembelajaran berbasis digital serta layanan konsultasi daring yang telah disiapkan pemerintah.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bulungan mengalokasikan anggaran untuk pemasangan 28 unit jaringan Starlink pada tahun 2025, yang akan difokuskan di sekolah dan pusat layanan kesehatan di daerah pedalaman.
“Intervensi ini kami lakukan agar akses pendidikan dan informasi digital bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa-desa yang belum memiliki jaringan internet,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan, Pemkab Bulungan tetap berkomitmen menghadirkan pendidikan yang merata bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas.
Melalui kebijakan pendidikan inklusif, seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah kewenangan daerah diwajibkan menerima siswa berkebutuhan khusus.
“Tidak boleh ada satu pun anak di Bulungan yang usia sekolah tetapi tidak bersekolah,” tegas Syarwani.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan mencatat, lebih dari 500 anak berkebutuhan khusus kini menempuh pendidikan di sekolah negeri yang tersebar di 74 desa, 7 kelurahan, dan 10 kecamatan.
Sebagai bagian dari inovasi layanan, pemerintah juga memperkenalkan platform “Jejo” (Jejaring Konsultasi Online), sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan anak disabilitas dan orang tua melakukan konsultasi daring mengenai kondisi dan kebutuhan anak.
“Jejo hasil kolaborasi dengan Yayasan Hasan Pakih dan Forum Anak Daerah Bulungan. Melalui platform ini, anak-anak dan orang tua bisa mendapatkan pendampingan serta mencegah terjadinya kekerasan atau perundungan,” terang Bupati.
Syarwani menegaskan, pemerataan pendidikan bukan hanya soal membangun gedung atau menambah fasilitas fisik, tetapi juga tentang mewujudkan kesetaraan akses bagi seluruh anak di wilayah Bulungan.
“Kehadiran pemerintah daerah harus benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” pungkasnya. (Adv)
