Dari Bulungan untuk Indonesia: Program TAKE Jadi Inspirasi Regulasi Hijau Nasional

Bupati Bulungan saat dimintai keterangan / (Pemkab Bulungan)

Bulungan, KabarKaltara – Kabupaten Bulungan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Program Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) Bulungan Hijau yang telah dijalankan sejak 2022 kini ditetapkan sebagai role model penyusunan regulasi pembangunan hijau berkelanjutan di Indonesia.

Read More

Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan hal itu usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Jakarta, belum lama ini.

“Bulungan menjadi contoh praktik terbaik (best practice) dalam penyusunan regulasi pembangunan hijau bagi seluruh daerah di Indonesia. Ini bentuk komitmen kami dalam memastikan dukungan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan,” ujar Syarwani.

Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Bulungan menjalankan TAKE berbasis ekologi telah menginspirasi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan nasional mengenai mekanisme transfer anggaran yang mendukung pembangunan ramah lingkungan.

“Program TAKE yang kita jalankan sejak 2022 tidak hanya melalui alokasi dana desa sebesar 10 persen, tetapi juga lewat konsep transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi melalui program Bulungan Hijau,” jelasnya.

Program tersebut setiap tahunnya dikompetisikan antar 74 desa di Bulungan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan lingkungan, tata kelola sumber daya alam, serta memperkuat ketahanan ekologis daerah.

Syarwani menambahkan, dalam waktu dekat tim dari Kemendagri akan berkunjung ke Bulungan untuk melakukan sharing experience dan meninjau langsung implementasi TAKE, baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dari APBD melalui program Bulungan Hijau.

“Hasil dari pelaksanaan TAKE Bulungan akan menjadi bahan penting bagi pemerintah pusat untuk mengadopsinya ke dalam regulasi resmi yang diarahkan oleh Kemendagri,” ungkapnya.

Ia berharap, ke depan Kemendagri dapat memasukkan pos anggaran khusus pembangunan hijau dalam regulasi penyusunan APBD tahunan di seluruh Indonesia.

“Kita membayangkan, nanti setiap daerah akan memiliki porsi anggaran tersendiri untuk pembangunan hijau. Ini akan menjadi langkah besar menuju pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)

Related posts