Bulungan, KabarKaltara – Pemerintah Kabupaten Bulungan memproyeksikan pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.585.932.140.000.
Hal itu disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani, dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke-III Tahun 2025 di Gedung DPRD Bulungan, Senin (3/11/2025).
Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa pendapatan daerah tersebut bersumber dari dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.
Dari sisi PAD, ditargetkan mencapai Rp234,37 miliar, terdiri atas pajak daerah sebesar Rp113,06 miliar, retribusi daerah Rp22,25 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13,01 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp86,03 miliar.
Meski demikian, nilai pajak daerah mengalami penurunan sekitar 17 persen dibanding tahun 2025.
Sementara itu, Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1,35 triliun, atau turun 17,99 persen dari tahun sebelumnya.
Komponen terbesar berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, yakni Rp1,23 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp843,32 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp195,30 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp136,81 miliar, dan Dana Desa (DD) Rp61,80 miliar.
Sedangkan pendapatan transfer antar daerah ditargetkan mencapai Rp113,58 miliar, bersumber dari bagi hasil provinsi.
Bupati Syarwani menegaskan bahwa penurunan pendapatan transfer tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan semangat kinerja daerah.
Menurutnya, Pemkab Bulungan akan fokus memperkuat basis PAD melalui inovasi pelayanan publik, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan aset yang lebih produktif.
“Kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi fiskal yang dinamis. Kunci keberhasilan terletak pada efisiensi belanja dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sah,” ujar Syarwani, saat dikonfirmasi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mencapai target angka, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Bupati menyebutkan, penurunan pendapatan transfer merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan kerja keras dan inovasi.
Ia menegaskan, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih cukup besar, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi fiskal yang dinamis. Kunci keberhasilan terletak pada efisiensi belanja dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sah,” tegasnya.
Syarwani menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, baik melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak maupun pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif.
Upaya tersebut, katanya, akan dilakukan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Bupati juga berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pembagian dana transfer yang lebih proporsional, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan riil daerah di lapangan.
“Kemandirian daerah harus dibangun melalui peningkatan kapasitas keuangan dan manajemen pemerintahan yang bertanggung jawab. Kita ingin agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bulungan,” pungkasnya. (Adv)
