TARAKAN, KABARKALTARA.COM – Proses Pemilu 2024 telah sampai tahap rekapitulasi hasil pemilih ditingkat Kecamatan, sembari menunggu penetapan para calon anggota DPR dan DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota DPD IMM Kaltara memberi pesan menohok.
Ketua DPD IMM Kaltara, Ainulyansyah mengutarakan pihaknya sejak awal terus mengawal jalannya Pemilu 2024. Upaya konkret yang dilakukan IMM yakni tergabung dalam tim adhoc pemantau pemilu dari Muhammadiyah.
“Kita tidak hanya fokus di hari pemilihan tanggal 14 kemarin. Di dalam tim adhoc pemantau pemilu Muhammadiyah Kaltara sumber daya utama dan getol mengawasi jalannya proses demokrasi itu mayoritas diisi oleh sumber daya dari kader-kader IMM,” ujarnya.
IMM Kaltara berpesan kepada calon anggota legislatif terpilih baik di DPR dan DPRD menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang wakil rakyat dan menjadi pemimpin panutan bagi masyarakat.
“Ada beberapa anggota dewan yang terpilih yang sudah menyampaikan beberapa janji dan komitmennya kepada rakyat, pasti kami dari DPD IMM Kaltara akan mengawal itu sampai benar-benar direalisasikan,” tuturnya.
Sejumlah evaluasi dan catatan terkait kualitas dan kinerja anggota legislatif Tarakan dan Kaltara pada periode 2019-2024 tak luput disampaikan IMM Kaltara.
“Paling mendasar misalnya periode terakhir DPRD Kaltara dan Tarakan mendapat tuntutan dan desakan dari mahasiswa sampai dengan sekarang kita belum melihat langkah konkret. Ini menjadi catatan sekaligus cacatnya DPRD Kaltara dan Tarakan. Jangan sampai kejadian yang sama terjadi lagi di 2024-2029 nanti,” lanjutnya.
Karena itu, IMM Kaltara mengingatkan kepada anggota legislatif petahana yang terpilih kembali agar menuntaskan persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat selama ini.
Ia lantas berkeyakinan jika tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif di Kaltara selama ini rendah.
“Kalau kita bertanya kepada masyarakat apakah masyarakat puas terhadap kinerja DPRD atau pemerintah periode 2019-2024 saya yakin dan percaya bahwa tingkat kepuasan itu rendah. Kalau pun ada anggota dewan itu terpilih kembali, kita gak tau apakah dia dipilih karena rasionalitas atau karena money politik,” sebutnya.
Selain itu, Ainulyansyah mengatakan pihaknya juga menyoroti maraknya fenomena politik uang saat Pemilu 2024 lalu. Politik transaksional semacam itu menurutnya harus ditekan sehingga lahir pemimpin yang amanah dan mencegah pemimpin korup terpilih.
“Kerja-kerja yang dilakukan tim adhoc pemantau pemilu kemarin minimal bisa memastikan bahwa tingkat transaksi ataupun money politik itu bisa berkurang. Karena dampaknya besar, bisa melahirkan pemimpin yang tidak lagi memikirkan rakyatnya. Justru yang dipikirkannya bagaimana mengembalikan modal yang dia gunakan,” ujarnya.
Praktik money politik, menurut Ainulyansyah tidak bisa dipungkiri adanya. Karena itu juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk melawan politik uang.
“Kita miris melihat fakta politik yang ada saat ini. Uang bahkan menjadi penentu siapa yang terpilih. Harus ada kesadaran penuh dari masyarakat tentang dampak buruk money politik,”
Kata Ainulyansyah, pemimpin itu harus datang dengan kualitas dan kemampuan sosial bukan uang.
Terakhir, Ainulyansyah memberi pesan menohok agar para caleg terpilih dapat menjaga amanah rakyat. Jika ada sikap acuh tak acuh, apalagi bersikap arogan dihadapan rakyat pihaknya mengultimatum bahwa elemen mahasiswa tidak tinggal diam mengawal amanah yang diberikan kepada mereka.
“Kita sampaikan ke jajaran pengurus IMM se-Kaltara. Bahwa kita harus siap dengan segala konsekuensi pilihan politik di Kaltara akibat tingginya money politik. Itu menjadi PR besar kita semua, khususnya teman-teman Cipayung dan elemen mahasiswa. Jangan kita biarkan mereka menduduki jabatan dengan membiarkan masyarakatnya terpinggirkan,” pungkasnya. (Mk90)
